kasihruang.com-bogor, Kota Bogor sebagai kota jasa, tentunya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui perparkiran dengan sistem digital agar menekan ‘kebocoran’.

Pemkot Bogor menegaskan keseriusan dalam melakukan digitalisasi perparkiran. Hal ini tak lain untuk meningkatkan PAD. Salah satu langkahnya melalui integrasi data transaksi parkir secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum

“Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perpakiran,” kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (14/10) lalu.

Dedie mengatakan, pengelolaan parkir perlu didukung sistem informasi yang terintegrasi. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau transaksi dan mempermudah pencocokan data penerimaan daerah.

Menurutnya, digitalisasi pembayaran juga perlu diperkuat melalui penggunaan QRIS, kartu elektronik, maupun sensor otomatis. Penerapan teknologi tersebut harus didukung tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berjalan tertib dan akuntabel.

Selain sistem pembayaran, Pemkot Bogor menilai regulasi perparkiran perlu mengatur manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban. Pengaturannya juga perlu diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir dan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.

Pemkot Bogor juga menyoroti profesionalisme juru parkir. Menurut Dedie, mekanisme rekrutmen dan penggajian petugas perlu diatur agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.

Di sisi lain, penataan lokasi parkir juga menjadi perhatian. Pemkot Bogor mempertimbangkan penetapan kawasan pengendalian parkir di titik kemacetan atau lokasi dengan bangkitan lalu lintas tinggi.

Penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal juga masuk dalam poin pembahasan.

Melalui penguatan regulasi dan penerapan teknologi, Pemkot Bogor mendorong pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan. Integrasi data transaksi diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan.

Sementara itu, Pemkot juga mulai membidik sejumlah titik untuk penerapan parkir jam malam. Sedikitnya tiga lokasi dinilai memiliki potensi besar untuk diberlakukan sistem tersebut, yakni kawasan Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, ketiga lokasi tersebut masuk dalam pembahasan awal karena dinilai memiliki aktivitas parkir yang cukup tinggi.

“Misalnya, Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Soedirman, dan Pandu Raya,” ungkap Jenal.

Namun, Pemkot Bogor masih merampungkan pendataan titik-titik parkir yang akan masuk dalam skema parkir jam malam. Jenal menargetkan proses tersebut rampung pada pertengahan November.

Penerapan parkir jam malam menjadi bagian dari upaya Pemkot Bogor mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi parkir.

Jenal bahkan mematok target kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Jika tahun ini target retribusi parkir berada di angka Rp4 miliar, tahun depan Pemkot Bogor menargetkan angkanya bisa mencapai Rp11 miliar.

“Hasil pendapatan itu bisa dikonversi jadi PAD. Dari target Rp4 miliar, tahun depan saya targetkan bisa tembus Rp11 miliar,” kata Jenal.

Dalam skema tersebut, titik-titik parkir yang diberlakukan jam malam nantinya akan dijaga petugas resmi. Adapun layanan parkir malam direncanakan berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.

Pemkot Bogor juga berencana merekrut juru parkir (jukir) baru untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Namun, jumlah kebutuhan jukir belum dapat dipastikan karena proses pendataan titik parkir masih berjalan.

“Ya makanya kita belum berani sampaikan berapa jumlahnya. Dishub selesai mendatanya, termasuk titik yang akan diberlakukan jam malam,” terangnya.

Jenal menegaskan, penataan sistem perparkiran di Kota Bogor akan terus dilakukan. Ia menilai pembenahan sektor tersebut harus tetap berjalan selama pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perubahan.

“Tidak ada kata terlambat, selagi masih ada kekuatan untuk mengubahnya,” katanya.

Source : Pemkot Bogor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *