By Redaksi kasihruang.com 
kasihruang.com-bogor, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah pusat dalam upaya penataan perlintasan sebidang kereta api di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor yang menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun dan kawasan Kebon Pedes yang selama ini dinilai membutuhkan penanganan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, saat memimpin kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026).
“Presiden telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk penataan perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas yang akan mendapatkan penanganan melalui pembangunan flyover maupun underpass,” ujar Hamka.
Ia menjelaskan, kunjungan ke Stasiun Bogor dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan sistem perkeretaapian, termasuk kondisi perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun yang menjadi perhatian dari aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Menurutnya, persoalan perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus pembahasan bersama pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Khusus mengenai perlintasan sebidang, hal ini menjadi perhatian utama yang kami bahas bersama pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan unsur terkait lainnya,” katanya.
Hamka menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan sesuai rencana. Ia menilai keselamatan masyarakat, khususnya di sektor transportasi, harus menjadi prioritas utama sebagaimana arahan Presiden.
“Keselamatan perjalanan kereta api harus terjamin. Karena itu, pelaksanaannya akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas masing-masing, mulai dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Danantara melalui program CSR, Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover dan underpass, hingga Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Selain itu, Hamka juga mendorong penyusunan peta jalan (road map) penyelesaian perlintasan sebidang yang memuat capaian dalam tiga tahun terakhir serta rencana penanganan lima tahun ke depan.
“Kami meminta adanya road map yang jelas karena persoalan perlintasan sebidang memiliki potensi risiko yang cukup besar apabila tidak segera ditangani,” ungkapnya.
Menanggapi kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa usulan penataan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun telah masuk dalam rencana intervensi pemerintah pusat pada tahun 2027.
Ia menjelaskan, sejumlah alternatif penanganan tengah dipertimbangkan, mulai dari pembangunan underpass, flyover, hingga pemasangan palang pintu kereta api.
“Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa kawasan Kebon Pedes merupakan salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Jenal Mutaqin.
Untuk penanganan kawasan Kebon Pedes, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) di Kementerian Pekerjaan Umum. Kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp350 miliar mencakup proses pembebasan lahan serta pekerjaan konstruksi.
Karena itu, menurut Jenal, diperlukan skema pendanaan bersama yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bogor.
“Penanganan ini membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat yang saat ini memang sedang fokus melakukan penataan perlintasan sebidang perkeretaapian,” ujarnya.
Sementara itu, penataan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun dipastikan mulai direalisasikan pada tahun depan. Kepastian tersebut sekaligus menjawab berbagai informasi yang sempat beredar terkait rencana penutupan total akses perlintasan di kawasan tersebut.
“Yang akan dibangun adalah flyover. Tim telah melihat langsung kondisi lapangan dan memahami bahwa akses tersebut sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, bukan ditutup total, melainkan dibangun flyover yang dapat digunakan oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua,” jelas Jenal.
Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga memiliki rencana untuk merekrut warga lokal sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api.
“Dengan demikian, masyarakat Kota Bogor, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5 yang masih belum bekerja, berpeluang mendapatkan kesempatan kerja sebagai petugas penjaga palang pintu kereta api,” pungkasnya.
Source : Pemkot Bogor